KEMENDIKBUDRISTEK BUTUH 750 RIBU PPPK, NAMUN DIKRITIK TENAGA HONORER
.png "KEMENDIKBUDRISTEK BUTUH 750 RIBU PPPK, NAMUN DIKRITIK TENAGA HONORER")
Usulan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, dari pemerintah daerah atau pemda masih terbilang sedikit, padahal kuota yang tersedia tahun ini cukup banyak. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyiapkan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru 2022, sebesar 758.018 orang. direktur jenderal guru dan tenaga kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Dirjen GTK Kemendikbudristek, Iwan Syahril, mengungkapkan hingga kini, usulan pemda yang masuk hanya 131.239 atau 17,3 persen dari kuota keseluruhan.
Kondisi itu pun mengundang kritikan honorer. Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar, Sri Hariyati, menilai rencana pemerintah terlalu muluk-muluk tanpa melihat kondisi di lapangan. Menurutnya, program 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru tidak tersosialisasi dengan baik sehingga para honorer yang menjadi korbannya. Dia menyarankan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, melihat bagaimana proses pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru tahap 1 dan 2 yang tersendat-sendat.
Dia mengutip data badan kepegawaian negara atau BKN, yang menyebutkan hingga 27 Maret 2022, surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau SK P3K guru yang dicetak masing-masing instansi daerah baru 26.486. Jumlah itu jauh dari harapan, karena jumlah guru honorer yang lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021, sebanyak 293 ribuan.
Dia mengingatkan pemerintah bahwa pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru 2021, saja belum tuntas hingga detik ini, malah buat pernyataan baru lagi. Sri yang juga ketua Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Kabupaten Blitar ini menilai menterian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek, Nadiem Makarim, terobsesi dengan program 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru. Program besar, tetapi sulit dijangkau karena tidak tahu kondisi daerah. Pasalnya, yang paling tahu adalah kepala daerah, bukan menterinya. Ini kesannya malah terlalu muluk. Ingin memeluk gunung, tangan tak sampai.
Demikian informasi tentang rekrutmen seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022 dan kritik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, kepada kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau kemendikbudristek. semoga informasi ini bisa bermanfaat. sekian, terima kasih. wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.
0 Response to "KEMENDIKBUDRISTEK BUTUH 750 RIBU PPPK, NAMUN DIKRITIK TENAGA HONORER"
Post a Comment