Daftar Pemda yang Mengajukan Formasi PPPK Guru Pada PPPK 2023

Formasi PPPK Guru Pada PPPK 2023

PPPK 2023 - Tahun 2022 jabatan fungsional guru dan juga bersama tenaga kesehatan menjadi prioritas dalam pengadaan ASN PPPK.

Hal tersebut tentu membuat formasi guru PPPK 2023 menjadi perhatian utama. Untuk memenuhi formasi guru PPPK tahun 2023, pemerintah kembali menetapkan guru dan juga tenga kesehatan menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan tenaga ASN PPPK.

Khusus untuk guru pada tahun 2021, pemerintah pusat sendiri telah memberikan kesempatan untuk pemda dalam mengajukan formasi.

Untuk formasi guru PPPK tahun tersebut, dapat diajukan hingga 1,1 juta guru. Tetapi, pemerintah daerah tidak mengajukan sejumlah 100 persen kebutuhan guru.

Jika dijumlahkan, formasi guru PPPK yang diajukan kurang dari 50 persen pada setiap tahun. Pemda hanya mengajukan formasi PPPK guru sebanyak 506 ribu.

Sedangkan untuk tahun 2022 dengan total kebutuhan sejumlah 781 ribu guru, dan pemerintah daerah hanya mengajukan formasi untuk guru PPPK sejumlah 319 ribu saja.

Selanjutnya untuk formasi guru PPPK yang akan dibuka pada tahun 2023, pemerintah akan meminta kembali pemerintah daerah supaya mengajukan formasu yang sesuai dengan kebutuhan masing masing daerah.

Baca Juga : Cek Syarat dan Jadwal PPPK Kemnaker 2022

Data Kemdikbudristek di bulan November 2022, terdapat sebanyak 60 daerah yang telah mengajukan formasi pengadaan guru ASN PPPK berjumlah 100 persen kebutuhan guru pada masing masing wilayah.

Oleh karena itu, kemdikbudristek memberikan bentuk apresiasi sebesar besarnya untuk 60 pemerintah daerah tersebut.

Kemudian Pemda akan mengajukan kebutuhan tenaga kependidikan.

Daftar 60 Pemda tersebut adalah:

1. Aceh Tengah 
2.  Simeuleu 
3.  Aceh jaya 
4.  Gayo Lues 
5.  Bener Meriah 
6.  Kota Banda Aceh 
7.  Kota Lhokseumawe 
8.  Padang Lawas 
9.  Kota Tanjung Balai 
10.  Dharmasraya 
11.  Kota Sawah Lunto 
12.  Kota Prabumulih 
13.  Kepahiang 
14.  Lebong 
15.  Seluma
16.  Kota Bengkulu
17.  Kota Cimahi
18.  Badung
19.  Timor Tengah Selatan
20.  Ende
21.  Sumba Timur
22.  Sumba Tengah
23.  Malinau
24.  Gunung Mas
25.  Kutai Barat
26.  Mahakam Ulu
27.  Prov Sulawesi Selatan
28.  Bombana
29.  Buton Utara
30.  Konawe Kepulauan
31.  Gorontalo Utara
32.  Buru Selatan 
33.  Kota Ambon
34.  Kab Bolaang Mongondow Timur
35.  Kota Tomohon
36.  Sulawesi Tengah
37.  Banggai Kepulauan
38.  Morowali
39.  Kota Tual
40.  Maluku Utara
41.  Pulau Taliabu
42.  Halmahera Tengah
43.  Halmahera Utara
44.  Halmahera Timur 
45.  Kepulauan Morotai 
46.  Keerom 
47.  Membramo Tengah 
48.  Puncak
49.  Dogiyai 
50.  Deiyai 
51.  Papua Barat
52.  Fak-Fak
53.  Kaimana 
54.  Teluk Bintuni 
55.  Sorong Selatan 
56.  Sorong 
57.  Raja Ampat 
58.  Tambrauw 
59.  Monokwari Selatan
60.  Kota Sorong

Selain itu, terdapat 70 pemda yang belum mengajukan sama sekali berapa formasi guru PPPK yang akan dibutuhkan di daerahnya.

Pada tahun 2023, Kemdikbudristek telah mendapatkan total kebutuhan guru ASN PPPK sebanyak 662.919 guru.

Untuk memenuhi kebutuhan guru pada setiap daerah, Kemdikbudristek menghimbau supaya pemda dapat mengajukan formasi guru sebanyak 100 persen kebutuhan.

Untuk anggaran tunjangan guru PPPK merupakan bagian dari transfer daerah.

Baca Juga : Kriteria Honorer Diangkat PNS Tanpa Tes dalam Revisi UU ASN

Untuk itu kemdikbudristek telah merencanakan kebijakan pada pengadaan ASN PPPK 2023 yaitu:

• Jika pemda tidak mengajukan formasi pada batas waktu yang ditentukan, maka pemerintah pusat akan melengkapi hal tersebut
• UU APBN dan juga Permenkeu mengatur anggaran tunjangan dan gaji guru supaya tidak dapat digunakan untuk hal lain
• DAU untuk kepentingan gaji PPPK disalurkan setelah pengangkatan dilakukan, sesuai dengan jumlah guru yang diangkat.

MGMP BIN

Informasi Edukatif

Share this post